Diskusi – formal maupun tidak formal – yang membahas tentang Organisasi Perangkat Daerah masih terus bergulir, khususnya di sektor kesehatan. Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Organisasi Daerah, telah menimbulkan berbagai interpretasi dalam implementasiannya.    Isu ini menjadi semakin hangat sejak munculnya ide untuk mengembalikan posisi organisasi RSD menjadi unit di bawah Dinas Kesehatan. Ada pro dan kontra yang sangat jelas terhadap ide ini.

Setidaknya ada 3 nomenklatur yang merupakan respon dari masing-masing pemerintah daerah dalam menindaklanjuti PP tersebut,  utamanya dalam hubungan antara  Rumah Sakit Daerah terhadap Dinas Kesehatan setempat antara lain sebagai berikut:

1.  Ada yang menetapkan RSD sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Dinkes

2.  Ada yang menetapkan RSD  menjadi UPT Khusus di bawah Dinkes

3.  RSUD sebagai UOBK (Unit Organisasi Bersifat Khusus) di bawah Dinkes

Nomenklatur yang dipilih akan sangat tergantung terhadap berbagai faktor yang ada di struktur pemerintah daerah.  Tentu saja pemilihan akan sangat dilakukan dengan menghitung secara cermat baik dan buruknya nomenklatur terhadap budaya organisasi yang berjalan selama ini di daerah tersebut. 

Secara umum, apapun pilihan nomenklatur yang menjadi pilihan pemerintah setempat, akan memiliki dampak  terhadap kewenangan dalam: 

1.  Otonomi pengelolaan keuangan

2.  Otonomi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)

3.  Otonomi kepegawaian

Untuk mengetahui secara benar bagaimana PP ini mengatur, dan bagaimana mengetahui penimbang-penimbang yang ada maka terhadap pilihan nomenklatur yang ada, maka perlu diadakan kajian-kajian yang membahas permasalahan tersebut dari berbagai aspek.    Asosiasi Rumah Sakit Daerah (ARSADA) Jawa Barat merasa perlu untuk mengadakan sebuah webinar yang dapat memberikan pengetahuan dan wawasan untuk memahami dan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan pemilihan nomenklatur yang tepat berdasarkan daerahnya masing-masing.